Jayapura ( KPN)– Bertempat di kediaman Kapolda papua, pukul 20:20 WIT telah dilaksanakan Live Dialog TVRI Nasioanl dengan tema Indonesia Perangi Covid-19.Pada Jumat (27/03/2020)
Hadir sebagai narasumber yakni Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII/Cendrawasih, Sekda Provinsi Papua dan Wakil Ketua III DPRP Papua serta dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Papua dan Pejabat Utama Kodam XVII/Cenderawasih.
Sekda Provinsi Papua dalam kesempatannya menyampaikan bahwa minggu lalu pemerintah Provinsi Papua sudah mengambil langkah – langkah yaitu Diskusi Gubernur bersama Forkopimda dan sampai hari ini sudah ada keputusan bersama berupa penutupan bandara dan pelabuhan laut dikhususkan untuk penumpang kita batasi terkecuali barang tetap beroperasi.
(Dok/Humas Polda Papua)
Pembatasan ini dimulai dari tanggal 26 Maret s/d 9 April 2020 dikarenakan rekam jejak 3 pasien positif Covid-19 datang dari luar Papua menggunakan pesawat dan kapal laut untuk itu akses udara dan laut ke Papua kita batasi dalam hal ini bukan Lockdown.
Saat ini Papua mempunyai 45 Rumah Sakit, 16 rujukan yang tersebar di wilayah Kabupaten Papua, namun instrumen pendukung sangat terbatas dan juga faktor tenaga medis akan paranoid yang berlebihan terhadap penanganan. Kami sudah berkoordinasi dengan semua RS di Papua namun belum menunjang dan inilah langkah kongkrit dalam membatasi penumpang yang masuk di Provinsi Papua disamping itu kita bersama stakeholder yang ada sangat serius menangani pasien-pasien yang positif.
Kapolda Papua dalam kesempatannya menyampaikan bahwa sehubungan dengan masalah yang sedang terjadi kita bersepakat untuk membantu semua program yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah. Polda Papua memberikan dukungan sungguh terhadpa kebijaka pemerintah yang intinya tidak melakukan kegiatan sosial juga aktivitas lain dalam hal mengumpulkan masyarakat yang mungkin diantara masyarakat predikasi terpapar virus Corona.
Pangdam XVII/Cenderawasi Mayjen TNI Herman Asaribab.(Dok/Humas Polda Papua)
Kami juga sudah membentuk satuan tugas di Polda ataupun di Polres, di mana satgas tersebut untuk menangani isu-isu atau langkah-langkah menghadapi Panic Buying. Kami sudah melatihkan mereka dengan sungguh di mana kami mendatangi titik yang mana diduga masyarakat terpapar Corona maupun kepanikan untuk melakukan pemborongan bahan pokok, sembari kami juga melakukan sosialisasi – sosialisasi dan himbauan yang dilakukan bersama Bapak Sekda Forkopimda di wilayah ini.
Melandasi kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani Bapak Gubernur bahwa TNI dan Polri didampingi pamong praja dan instansi terkait bertugas untuk melakukan sosialisasi dan mengimbau untuk mengajak masyarakat agar tidak berkumpul/physical distancing namun bila ditemukan akan dilakukan tindakan tegas.
Kami melihat keberagaman di wilayah Papua ini di Papua masih banyak persoalan-persoalan, maka sangat penting dalam pembatasan-pembatasan ini terkecuali dengan barang.
Pangdam XVII/Cenderawasih dalam kesempatannya menyampaikan bahwa peran kami khususnya TNI di Papua bahwa kami berada bersama Gubernur sehingga komunikasi tidak putus.
Saat ini kita terfokus untuk menangani Covid 19 sehingga kemarin terdapat keputusan bersama bahwa di khususkan untuk mencegah penyebaran virus corona dengan mengantisipasi penumpang yang masuk di wilayah Papua. Harapan kami untuk masyarakat agar disiplin dalam soscial distancing.
Wakil Ketua DPR Papua Komisi III dalam kesempatannya menyampaikan bahwa saya ingin sampaikan bahwa kita harus mengakui bahwa virus ini menyita semua orang, kekawatiran kita di Papua bahwa kita pimpinan tau akan daerah kita dan masyarakt juga tau. Oleh karena itu setiap keputusan harus dihargai dimana langkah ini sudah sesuai dengan pertimbangan.
Saat ini kita tau tenaga dokter dan alat-alat sangatlah terbatas sehingga wajar saja terdapat kekawatiran masyarakat. Langkah kita yang diambil tentang bagaimana masyarakat tidak panik. Saya menghimbau dengan keputusan kami tidak termasuk lockdown namun pembatasan untuk menangani kasus covid di Papua.
-Kami telah melasanakan rapat dalam menangai kasus ini dan kita di DPR menyetujui dan kita akan kembali melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menyikapi secara bersama.(Koko)
KABAR PORT NUMBAY 