Jayapura, (KPN)-Koordinator bantuan sosial, Kementerian PPN/Bappeda, Dinar Dana Kharisma, Mengatakan dengan terwujudnya Registrasi Sosial Ekonomi menuju satu data untuk Provinsi Papua,diharapkan Pengintegrasikan program pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan di sela-sela, kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Reegsoswk).Menuju Satu Data untuk Provinsi Papua.,berlangsung disalah satu Hotel di entrop, Distrik Jayapura selatan, Jumat (11/11/2022)

Dikatanya Indonesia membutuhkan basis data yang kuat dengan cakupan seluruh penduduk tanpa meninggalkan seorangpun (leaving no one behind). Basis data yang terintegrasi dan termutakhirkan dibutuhkan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis bukti bagi pusat dan daerah hingga ke desa. “Kebutuhan data untuk mereformasi sistem perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan esktrem diimplementasikan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sesuai amanat Presiden RI dalam Pidato Kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2023  tanggal 16 Agustus 2022.”jelas Dinar.
Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) merupakan titik utama dalam perjalanan panjang Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan. Regsosek merupakan salah satu pilar utama Reformasi Sistem Perlindungan Sosial menuju lebih komprehensif, inklusif, dan adaptif terhadap berbagai goncangan ekonomi, kesehatan, sosial, dan alam.
“Dengan Terwujudnya Regsosek, mudah-mudahan pengintegrasian program pusat dan daerah dapat diwujudkan, serta kualitas layanan dapat lebih optimal,”harap Dinar.
Adriana H. Carolina, Ketua BPS Provinsi Papua, Mengatakan Berangkat dari terus berubahnya data sosial ekonomi tiap penduduk di Indonesia, Badan Pusat Statistik akan sedang melakukan pendataan 15 Oktober – 14 November 2022.  Saat ini pencapaian realisasi pendataan. “Regsosek di Provinsi Papua masih dibawah 80%, dari total penduduk. “Petugas Regsosek dilatih terlebih dahulu sebelum melakukan pendataan lapangan, para petugas terbaik yang ditugaskan, ” ujar Adriana.
Sementara itu Tokoh Masyarakat Papua, Julianus Septer Manufandu,Mengatakan Sebagai data kependudukan yang mencakup profil, tingkat kesejahteraan, dan kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia termasuk identifikasi kelompok rentan, Regsosek menjadi bagian Satu Data Indonesia (SDI).
“Melalui integrasi dengan skema SDI, Regsosek akan menjawab keperluan akan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses, dan bagi pakai data multisektor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Di tingkat provinsi kita sudah memiliki PAITUA (Papua Integrasi Satu Data) di koordinir oleh Bappeda, melalui kerangka satu data.” tegas Julianus Septer Manufandu.
“Perencanaan untuk memperoleh data itu mahal, tetapi perencanaan tanpa data itu lebih mahal.” tambahnya.
Saat ini Indonesia berada dalam masa pemulihan dari akibat pandemi COVID-19 dan berbagai krisis internasional. Upaya pelaksanaan program perlindungan sosial perlu terus disempurnakan. Ada dua pilar utama perlindungan sosial. Pertama adalah data yang mutakhir, lengkap, dan mencakup seluruh penduduk. Dengan data yang memadai, program pemerintah menjadi tepat sasaran dan berdaya ungkit maksimal. Kedua adalah integrasi berbagai program yang masih dilaksanakan terfragmentasi.
“Terwujudnya Regsosek akan mendukung terbangunnya pilar kedua. Regsosek yang digunakan bersama lintas Kementerian, Lembaga, dan Daerah, tentunya dengan pola bagi pakai yang baik, akan mendorong intergrasi pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah. ” harapnya.
Hal yang sama juga disampaikannya,Jeni Karay, Writer dan Content Creator Papua,Yaitu generasi muda memiliki daya kreativitas, inovasi, serta tenaga dan semangat yang membara dan memiliki peranan penting untuk membangun negeri. Kontribusi awal yang dapat dilakukan salah satunya memperbaiki data yang dapat dipakai sebagai acuan menyusun program pembangunan.
“Lebih dari 63 persen populasi tergolong sebagai generasi muda, peran anak muda sangat krusial untuk mensukseskan pendataan Regsosek ini” ujar Jeni Karay.
“Melalui informasi penduduk yang komprehensif dan universal, Regsosek akan mampu menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk dan meningkatkan ketepatan sasaran,”katanya.
“Program-program pemerintah, tidak saja program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, namun juga program peningkatan daya saing UMKM yang dimiliki penduduk kelas menuju menengah. Intervensi kelas menengah berbasis data akan menjamin inklusifitas pembangunan, salah satunya intervensi itu dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat rentan. ungkap dirinya.
Koordinator bantuan sosial, Kementerian PPN/Bappeda, beserta narusmber, berharap peran serta media ikut menyukseskan pelaksanaan pendataan Regsosek  melalui pemberitaan, sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang di maksud dengan program  Regsosek.
Mari kita sukseskan pelaksanaan pendataan Regsosek, partisipasi masyarakat sangat penting untuk pembangunan Provinsi Papua.”tutup dia. (Redaksi KPN)