Suasana negosiasi Penjabat Walikota dengan pihak pemalang (Februari 2017)

Jayapura (KPN). Sejak Februari 2017 lalu, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura seluas 1.730 meter persegi yang berlokasi di APO Jayapura telah diklaim sebagai hak ulayat dari Yosina Youwe, sehingga kantor tersebut tidak lagi ditempati oleh Satpol PP Kota Jayapura.
Dalam rangka penyelesaian masalah klaim hak ulayat tersebut, Pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat pada kamis (22/06/2017). Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano didampingi oleh Wakil Walikota Jayapura Rustan Saru. Sementara Yosina Youwe tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan diwakili oleh kuasa hukumnya Semmy Latunusa dan Johan Betaubun.
Rapat ini juga dihadiri oleh Silas Youwe selaku Kepala Suku Youwe, Ferry Youwe selaku Ondoafi Youwe, perwakilan BPKAD Kota Jayapura, Kabag Pemerintahan, Kepala Satpol PP Kota Jayapura serta masyarakat adat.
Silas Youwe selaku Kepala Suku Youwe sekaligus anggota DPRD Kota Jayapura memberikan pernyataan dukungan terhadap Pemerintah Kota Jayapura.
“Karena ini adalah aset pemerintah yang diserobot jadi ini menyalahi aturan yang ada. Jadi atas nama ondoafi youwe dan kepala suku youwe, kitorang juga sepakat dengan Pemerintah Kota untuk mendukung seluruh program pembangunan di atas tanah ini dan kami berharap segera pak walikota juga menyurati untuk tempat itu segera dikosongkan,” jelas Silas Youwe.
Sementara itu, Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano juga menegaskan bahwa tanggal 29 hingga 30 juni mendatang, Satpol PP Kota Jayapura sudah harus kembali menempati kantor Satpol PP di APO.
“Keputusan hari ini saya perintahkan Sekretaris Daerah Kota Jayapura agar menyurati Kapolres Jayapura Kota, sehingga Satpol PP siap untuk masuk kembali. Kalau ada gugatan dari Yosina, Pemerintah Kota Jayapura siap ke pengadilan,” tegas Benhur Tommy Mano.
Lebih lanjut Benhur Tommy Mano menjelaskan bahwa Pemerintah punya dasar hukum yang kuat karena tanah dimaksud merupakan aset Pemerintah Kota Jayapura, yang sebelumnya milik Pemerintah Kabupaten Jayapura yang digunakan sebagai Kantor Dinas Pekerjaan Umum. (SO)