Caption: foto bersama kepala penghubung pemprov papua di jakarta, Alexander Kapisa dan Ketua STPMD “AMPD” Habib Muhsin, S.Sos, M.si, di Yogyakarta.(ft/istimewa)

Bandung (KPN) – Institut Teknologi Bandung (ITB) siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua. Hal ini mengemuka dalam diskusi antara Pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK). Diskusi ini dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus, yang dilaksanakan di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung, Senin, (22/10).

Disampaikan oleh Dr. Ibnu Syabr, Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK). Dalam kegiatan tersebut telah direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi.

“Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan papua, ” ujar Ibnu.

Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, mengemuka beberapa usulan bagaimana sebaiknya pemerintah provinsi papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang.

”Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah di rumuskan oleh Pemerintah Provinsi Papua,” sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil dekan Sumber Daya pada SAPPK.
Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Denny Zulkaidi bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat.

“Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik tersebut karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung” ujar Prof Deni yang juga Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK ini.

Sebelum diskusi berlangsung, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Daereah Provinsi Papua di Jakarta dalam sambutan pembukaan acara papua update, menyampaikan bahwa papua update kali ini akan sangat bermanfaat bagi kami karena akan menjadi masukan penting dalam menyiapkan program-program pembangunan papua. “ITB pasti sudah mempungai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat papua” pungkas Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua. (celia)