Wamena (KPN) – Salah satu cara membangun sinergitas yang baik antar stakeholder dalam mewujudkan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) agar lebih optimal ,BPJS Kesehatan Cabang Wamena gelar Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan .

Se-wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Wamena, yang berlangsung baru-baru ini di Wamena.

Dalam forum ini BPJS Kesehatan menggandeng Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu( PTSP) dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Se-wilayah kerja BPJS Kesehatan Wamena.

Hal ini dimaksudkan untuk bersama-sama menegakkan kepatuhan terhadap badan usaha yang ada di pegunungan tengah Papua baik yang belum mendaftarkan badan usahanya maupun dalam kepatuhan pembayaran iuran.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena, Ivan

Ravian, mengatakan tujuan dari koordinasi kita ini adalah terkait penegakan kepatuhan terhadap peserta maupun calon peserta program JKN-KIS dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha itu bisa di koordinasikan dengan baik.

“Jadi kita punya satu visi yang sama, pandangan yang sama, bahwa program ini adalah program bersama untuk kepentingan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk daerah kabuoaten pegubungan tengah atau yang sering disebut sebagai daerah lapago,”ungkap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Wamena.

Dalam forum tersebut juga dipaparkan pula aplikasi terbaru yaitu online single submission (OSS).

OSS merupakan sistem yang baru untuk diterapkan dalam mengurus perizinan bagi badan usaha atau perusahaan.

Menurut Ivan, penerapan aplikasi OSS akan memudahkan badan usaha.

Dengan mengentri di aplikasi OSS maka otomatis pekerja tidak lagi harus kerepotan melakukan pengurusan, baik itu kantor BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun yang lainnya,karena cukup dientri pada aplikasi tersebut, maka badan usaha sudah punya 1 register yang pasti terhadap kepersertaan diberbagai macam program.

“Program sinergitas dengan BPJS Kesehatan ini merupakan program yang langsung dari BPJS Kesehatan yang sudah melakukan MOU juga dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung

Republik Indonesia,” ungkap Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Febby W. Sorbu.

Ditambahkannya, kendala-kendala selama menjalankan tugas telah berupaya diminimalisir.

Ditambahkannya Kendala yang terjadi dilapangan seperti kuranganya kesadaran dari badan- badan usaha untuk mendaftarkan pekerja-pekerjanya, telah ditindaklanjuti bersama BPJS Kesehatan dengan Surat Kuasa Khusus

(SKK) dan Surat Kuasa Subtitusi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara.Negara (JPN) untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada badan -badan usaha yang tidak patuh.( Vina)