Lanjut ke konten

Aplikasi JAGA, Penghubung Masyarakat dan Pemerintah

Jayapura (KPN)- Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan berharap dengan aplikasi JAGA dapat menjadi media baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling mengontrol untuk kemajuan Papua.
Hal ini dikatakan Nainggolan dalam webinar dengan tema Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat – Kolaborasi KPK, Pemerintah Daerah, NGO, dan Publik dalam Mencegah Korupsi, Senin, 24 November 2020.
“Aplikasi JAGA ini telah diluncurkan oleh KPK pada Desember 2016. JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset Negara,” kata Nainggolan.
Dikatakan, disetiap renstra KPK selalui disebutkan elemen masyarakat, karena KPK sangat percaya bahwa pemberantasan korupsi baik pemberantasan dan pencegahan tidak akan berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat.
“Permasalahannya saat ini adalah, masyarakat perlu suatu media untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh eksekutif atau pemerintah daerah. Kami merasa dengan saluran-saluran (sosialisasi) yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pemberantasan dan pencegahan masih kurang,” ujarnya.


Untuk itu, kata Nainggolan, KPK merasa perlu ada saluran dimana masyarakat bisa melihat bagaimana Pemda melayani masyarakat dengan baik. Portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat diberi nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID).
“Saya yakin dan percaya bahwa aplikasi JAGA dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk melakukan control terhadap pemerintah. Selain itu, aplikasi JAGA sangat mudah dioperasikan oleh masyarakat yang menggunakan hanphone berbasis android,” katanya.
Pada intinya, kata Nainggolan, KPK menginginkan ada tambahan saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dimana komunikasinya berjalan dua arah.
“Pemerintah dapat melakukan pelaporan terkait dengan apa yang sudah dilakukan, masyarakat dapat melihat dan memberikan koreksi, usulan, bahkan prakter-praktek baik yang ada ada ditingkat masyarakat yang sekiranya pemerintah daerah dapat melihat,” ujarnya.
Menurut Nainggolan, dengan adanya aplikasi JAGA tersebut, provinsi lain dapat mengambil sampel dari provinsi lain yang telah berhasil melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi.
“Provinsi Papua bisa belajar atau mengambil sampel dari daerah lain, misalnya di Provinsi Papua Barat. Disisi lain, dalam waktu yang bersamaan, Papua dapat mengambil hal yang baik yang telah dilakukan oleh provinsi lain untuk diadopsi dan diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut,” katanya. (*)

<span>%d</span> blogger menyukai ini: