Konas GMKI 2022 di Papua Menghasilkan 7 Rekomendasi Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

Jayapura, (KPN) -Akhirnya Konsultasi Nasional Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Tahun 2022,yang dilaksanakan di Kota Jayapura Papua, resmi ditutup oleh Dr. Benhur Tommi Mano, MM, Tenaga Ahli Kememsos RI, Jumat malam (26/8/2022) di Wisma Hotel Mandala.
Konsultasi Nasional GMKI, yang berlangsung selama 4 hari yaitu 23-26 Agustus 2022,Menghasilkan 7 rekomensi yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Konas GMKI 2022, Christian Sohilait ST., M. Si.
Yaitu terkait Pemilu Serentak 2024, Otsus dan keberpihakan  terhadap orang asli Papua. Pertama konas  merekomendasikan bahwa.
“Kursi pengangkatan di tingkat DPR Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan tiga  Provinsi baru  serta Majelis Rakyat Papua, , agar perlu  memperhatikan keterwakilan pemuda didalamnya,” kata Sohilait.
Lanjut Dia dalam kaitan amanat UU Otsus Nomor 02 Tahun 2021, Pasal 6A tentang Kursi Pengangkatan Anggota DPR Kabupaten/Kota, perlu memperhatikan keterwakilan pemuda.

Masalah  konflik Papua, Konas GMKI 2022 merekomendasikan untuk direvisi Undang-Undang Darurat Sipil Nomor 23 Tahun 1959 guna meminimalisir pendropan pasukan TNI-Polri ke Papua.
“Para pengungsi akibat konflik TPN-OPM dan TNI-Polri yang terjadi di sejumlah tempat di Papua  menjadi tanggung-jawab Pemerintah pusat ,”tambahnya.

Sedangkan pelanggaran HAM, sejumlah kekerasan HAM yang terjadi di Papua, seperti kasus  Biak,Wasior, Paniai, Wamena, dan Nduga, serta kasus Intan Jaya dan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini, harus diselesaikan sehingga status hukumnya menjadi jelas. Komisi Keadilan dan Rekonsiali segera dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik di Papua,” tegasnya.
Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi perlu dibentuk untuk keadilan dan perdamaian di Papua. Termasuk dialog adalah entri point menuju Papua yang damai dan aman.
“Demikian Pendidikan di Papua tidak boleh melepaskan OAP dari konteks lingkungan alam, sosial dan budaya. Oleh karena itu kurikulum pendidikan nasional jangan sampai mengabaikan kearifan lokal,”tambahnya.

Dalam kaitan dengan SDM yang siap pakai, maka perguruan tinggi perlu menyediakan jurusan-jurusan pendidikan vokasi.

Pemerintah daerah menurutnya juga perlu menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang ilmmunya dan memiliki
Pemerintah daerah menurutnya juga perlu menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas di bidang ilmmunya dan memiliki komintmen yang tulus mengabdi di setiap daerah di Papua.

Dalam kaitan dengan pemerataan SDM di Papua, maka perlu dihadirkan perguruan tinggi (universitas negeri) di provinsi-provinsi Daerah Otonm Baru.

Adapun tentang penguatan dan pemanfaatan modal sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua, maka perlu adanya kajian mengenai berbagai kearifan lokal. Seperti bahasa, sistem pengetahuan, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, sistem mata-pencaharian hidup, sistem teknologi, sistem religi dan kesenian dari berbagai kelompok etnik yang ada di 7 wilayah budaya di tanah Papua.

“Sebutan terhadap 7 wilayah adat di tanah Papua, harus diganti dengan 7 wilayah budaya sesuai dengan kajian para ahli antropologi mula-mula di Amerika mengenai wilayah kebudayaan etnis Indian,”bebernya.

Di sisi lain mengenai Otonomi Khusus Papua menurut Sohilait Otonomi Khusus Papua hadir sebagai upaya win-win solution. Namun Undang-Undang Nomor 21/2001 belum tuntas dilaksanakan dan tidak memenuhi rasa puas OAP.
Namun demikian, UU Otsus Nomor 22 Tahun 2021 muncul lagi dengan berbagai kontraversinya dalam kaitan dengan itu, maka UU Otsus versi baru ini perlu dimaknai sebagai kebijakan dalam rangka mendorong kebijakan percepatan pembangunan yang diteransformasikan dalam pendekatan dialogis untuk menjadi solusi perlindungan dan pemberdayaan OAP sekaligus diskusi hubungan baru Jakarta-Papua yang akomodatif.
“Demikian rekomendasi sebagai pokok-pokok pikiran Konas GMKI 2022 di Kota Jayapura,”(Sonya)