Jakarta,(KPN) – Pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan
Internasional AS (USAID), bergabung dengan Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Wahana Visi Indonesia (WVI) mengunjungi
provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan untuk peluncuran inisiatif baru
yang akan membantu mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Rangkaian
kunjungan dilakukan pada 7-11 November 2022.
Program Papua Collaborative Governance Indonesia (USAID Kolaborasi) adalah program
lima tahun senilai 10 juta dolar AS untuk mendukung Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua. USAID Kolaborasi yang diimplementasikan oleh yayasan
kemanusiaan fokus anak Wahana Visi Indonesia (WVI) akan bekerja sama dengan
pemerintah untuk memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha,
dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus membantu provinsi Papua dan Papua
Barat dalam menggunakan Dana Otonomi Khusus yang akan memaksimalkan manfaat
bagi warga lokal. Bersama dengan Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten,
USAID akan meningkatkan kualitas layanan publik dan meningkatkan keterampilan
lembaga lokal untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta keterlibatan
dengan warga lokal.
“Kunjungan bersama ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pemerintah
Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID
Indonesia Jeff Cohen. “Perjalanan ini juga akan memungkinkan USAID dan Pemerintah
Indonesia untuk lebih memahami tantangan pembangunan dan kebutuhan Orang Asli
Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.”
“Dari diskusi sebelumnya dengan pemerintah daerah, kami menangkap tantangan
pembangunan di Papua, khususnya terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus,” kata
Himawan Haryoga, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas. Lebih lanjut
Himawan menambahkan bahwa tantangan tersebut dapat dijawab melalui adanya
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang berdasarkan kebutuhan
masyarakat.
USAID Kolaborasi diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola
pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Program ini akan diimplementasikan bukan
hanya oleh yayasan kemanusiaan Wahana Visi Indonesia (WVI), tetapi juga bersama
dengan mitra dari Community Social Organization (CSO) lokal seperti Kitong Bisa
Foundation (KBF) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).(Redaksi KPN)