Jayapura, (KPN) – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sedang berlangsung secara serentak di seluruh Indoensia tak terkecuali di Tanah Papua. Di pulau paling timur nusantara ini warga mulai ramai memperbincangkan sejumlah pasangan calon (paslon) baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati hingga wali kota dan wakil wali kota yang maju untuk menjadi kepala daerah periode 2024 – 2029.

Tentunya para paslon yang maju dalam konstetasi Pilkada kali ini mempunyai ragam latar belakang pengalaman yang menjadi acuan untuk memenangkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Namun seiring itu sejumlah isu juga mulai muncul sehingga hal ini menjadi perhatian berbagai pihak.

Salah satunya dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua dan kelompok Cipayung yang bergerak cepat merapatkan barisan guna memberikan imbauan yang menyejukkan sehingga pilkada yang baru kali pertama digelar secara serentak bisa berjalan lancar, aman dan damai tanpa cidera karena isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dan politik identitas yang bisa merusak persatuan dan kesatuan.

KNPI dan kelompok Cipayung meminta kepada paslon, tim sukses, simpatisan hingga masyarakat luas agar tidak mengusung isu SARA dan politik identitas dalam pilakada serentak ini. “Kami ingin menanggapi isu kedaerahan, terutama isu yang bisa memecah belah orang Papua,” kata Ketua KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik, saat menggelar jumpa pers di salah satu ternama di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin siang, 2 September 2024.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri oleh
Ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat Charry Lagefa, Ketua PKC PMII Papua Mahfudz, Ketua DPD GMNI di Tanah Papua Raymond Yekwan, dan Ketua GMKI Cabang Jayapura Lalius Kobak.

Lalu, Ketua KNPI Sarmi/Ondoafi Kampung Keder dan Ketua Suku Maniren – Dewan Adat Sarmi Billy F Kreeuw, Sekretaris KNPI Kota Jayapura, Jack Wally dan Bendahara KNPI Kabupaten Mamberamo Raya Max Woisiri, Benyamin yang juga mantan Ketua BEM Universitas Cenderawasih (Uncen) itu mengatakan, “Kami ingin menyoroti isu keagamaan atau politik identitas yang digaungkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam rangka kepentingan politik mereka,” sambung Benyamin Gurik.

Ketua Badko HMI Papua dan Papua Barat Charry Lagefa menegaskan bahwa pilkada adalah pesta rakyat untuk semua kalangan tanpa melihat layar belakang sehingga sudah seharusnya hal ini menjadi pesta bersama yang menjadi

“Jadi, masyarakat harus merespon pilkada ini dengan senang, sukacita dan damai. Sebagai pemuda muslim yang ada di Tanah Papua juga, kami ikut menjaga kedamaian di Tanah Papua. Mari jaga kedamaian,” ajak Charry.

Sementara itu, Ketua GMKI Cabang Jayapura Lalius Kobak mengharapkan kepada tokoh-tokoh agama agar membangun politik moral kepada umatnya masing-masing. “Jangan membangun doktrin pecah belah karena rakyat harus tahu siapa yang layak untuk menduduki di jabatan sebagai kepala daerah baik bupati atau walikota maupun  gubernur,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua KNPI Sarmi yang juga Ondoafi Kampung Keder dan Ketua Suku Maniren dari Dewan Adat Sarmi Billy F Kreeuw meminta agar isu kesukuan atau sukuisme jangan dibawa dalam pilkada sehingga membuat masyarakat terpecah.

“Tidak ada berbedaan sukuisme di Tanah Papua dalam pilkada karena dapat menciptakan satu perpecahan yang dapat menghambat pembangunan. Mari berpolitik yang santun, sehingga rakyat bisa memilih dengan baik dan sesuai hati nurani,” ajaknya. (Sonya)