20170517_120007
Evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan RI di kantor BPPTSP kota jayapura(ft/obi)

Jayapura (KPN). Dalam rangka mendorong meningkatkan pelayanan publik untuk unit pelayanan khususnya Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara melakukan evaluasi terhadap unit layanan PTSP di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya BPPTSP Kota Jayapura. Evaluasi tersebut dilakukan selama 3 hari, mulai selasa (16/05/2017) dan berakhir pada rabu (18/05/2017).
Kepala bidang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Wilayah III Kemenpan RI, Fairul Rizal selaku tim evaluator menjelaskan bahwa bukan hanya BPPTSP Kota Jayapura saja yang dievaluasi, tetapi juga PTSP Provinsi Papua, Polresta Jayapura, Balai POM, Dinas Dukcapil dan Kantor Pertanahan.
“ Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan public. Disamping itu pula, kita sudah menetapkan bahwa Kota Jayapura sebagai Rule Model yang nantinya kami berharap bisa ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua,” jelas fairul.
Lebih lanjut Fairul Rizal menjelaskan bahwa yang ingin ditingkatkan dari setiap unit layanan PTSP adalah pelayanan publiknya, seperti kecepatan pelayanan, kemudahan syarat, juga mekanisme pelayanan yang lebih ringkas. Selain itu, penilaian juga berkaitan dengan terjangkaunya biaya pelayanan, adanya layanan pengaduan, serta publikasi produk layanan.
Mengomentari terbatasnya jumlah SDM di BPPTSP Kota Jayapura, Fairul menjelaskan bahwa hal tersebut justru merupakan kelebihan dari layanan BPPTSP Kota Jayapura. Hasil yang maksimal dengan jumlah SDM yang sedikit.
“ Dari hasil evaluasi yang kami lakukan sudah cukup baik, dari segi kejelasan waktunya, syaratnya juga dipublikasi, begitu juga dengan mekanismenya dipublikasikan. Jadi boleh dikatakan, masyarakat tahu apa yang harus dipersiapkan dari segi waktu maupun biaya termasuk SIM dan SKCK,” pungkasnya. (SO)