20170608_103033
Suasana konsultasi publik (foto/Obi)

Jayapura (KPN). Bertempat di Aula Sian Soor balai Kota Jayapura, kamis (08/06/2017) diadakan Konsultasi Publik Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2014, Keputusan Walikota No. 52 Tahun 2014, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur DPMPTSP Kota Jayapura.

Panitia Konsultasi Publik membacakan 4 tujuan dari pelaksanaan kegiatan konsultasi publik tersebut “ Adapun konsultasi publik ini agar pelayanan perijinan yang dilakukan mempunyai nilai yang baik di mata masyarakat, yang kedua, dukungan publik atau masyarakat terhadap pelayanan perijinan. Yang ketiga mensinergikan kebijakan publik dengan keinginan masyarakat, yang keempat meningkatkan efektifitas kebijakan standar pelayanan, standar operasional, pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan yang kelima meningkatkan mutu keputusan yang diambil oleh pemerintah Kota Jayapura.”

Peserta Konsultasi Publik ini adalah para pelaku usaha, masyarakat di Kota Jayapura, LSM atau pemerhati Pelayanan Publik, BPJS Ketenagakerjaan, OPD terkait dan para akademisi dari Universitas yang ada di Kota Jayapura. Sementara Pemateri dalam kegiatan ini, dari Ombudsman RI Perwakilan Papua, Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan konsultasi publik, menyampaikan pesan kepada OPD pengelola unit layanan publik: “Standar pelayanan adalah merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur dengan tujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.”

Kepala Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Yohanes Wemben menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik ini dalam undang-undang No 25 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Khususnya pada bab 13 pasal 244 – pasal 343 itu mengamanatkan mengenai manajemen pelayanan publik dan didalam undang-undang ini dan juga turunannya didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengamanatkan bahwa setiap penyusunan standar pelayanan dan juga standar operasional prosedur itu harus dilakukan konsultasi public, tujuannya adalah untuk mendengarkan  masukan dari masyarakat juga Perguruan Tinggi dan LSM Pemerhati Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.”

Diterangkan juga oleh Yohanes Wemben bahwa hasil dari hasil konsultasi publik ini, akan dibuat dalam suatu standar pelayanan, yang dibarengi dengan penyusunan janji layanan yang disebut maklumat.

“ Kalo kita membuat standar, berarti kita buat maklumat dimana maklumat itu mengatakan, dengan ini kami sanggup melayani sesuai dengan standar yang kami tetapkan, kalo kami melayani tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan kami siap dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini memang berat, tetapi kita harus mulai, kapan lagi kalo kita tidak mulai mengikat diri terhadap standar pelayanan dan juga maklumat yang kita buat ini,” tegas Yohanes Wemben. (SO)