DR.Muhammad Musaad,membuka Seminar dan Talkshow data screp (ft/Celia)

Jayapura (KPN)- Sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkelanjutan melalui perbelanjaan barang atau jasa yang memberikan manfaat sebesar-besarnya (value for money). PT. Datascrep bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atai Jasa Pemerintah (LKPP) menggelar seminar dan talkshow bertajuk

“Belanja Pemerintah dengan Cepat dan Tepat Bersama e-Catalogue Online Shop LKPP” di Jayapura.

Acara yang dihadiri perwakilan lembaga institusi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Papua, bertujuan untuk meningatkan pengetahuan mengenai manfaat pengadaan barang melalui e-catalogue LKPP. Seminar dan talkshow ini juga merupakan bagian dari sosialisasi peraturan terbaru seputar pengadaan barang/ jasa Pemerintah yang tertuang dalam Pertauran Presiden Republin Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.

Kegiatan Datascrep di buka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Muhmamad Musaad , disalah satu Hotel di Kota Jayapura, Kamis /11/10/2018.

Sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Muhamamad Musaad, menyampaikan, Pengadaan Barang. Jasa Pemerintah merupakan Fungsi Penting dari setiap organisasi Pemerintah.

Pengadaan yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil ,tidak diskriminatif dan akuntabel sangat penting dalam rangka mewujudkan efektifitas pencapaian kinerja program pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut peraturan Persiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Pasal 70 Ayat (1) Pengadaan Barang atau Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.

Dari hasil kegiatan ini diharapkan memperkuat pengembangan dan pelaksanaan Barang/ Jasa Pemerintah Provinsi Papua yang akuntabel. Provinsi Papua memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan bagi daerah maupun Negara lain, terutama apabila dikaitkan dengan keberadaan LPSE sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT-LPSE di Provinsi Papua yang masih berumur 5 tahun, sangat dirasakan animo masyarakat cukup baik, indikasinya, banyaknya vendor berkonsultasi melalui verifikasi dan mendaftar secara online dan offline di LPSE.

Untuk Pegelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Hal tersebut mengingat sumber pendapatan untuk pembangunan terbatas, sementara kebutuhan sangat besar.

Kegiatan ini bagi Provinsi Papua Papua merupakan kewajiban dan rutinitas, dan alat perencanaan, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua. Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak diantaranya yang merupakan kasus yang berkenaan dengan pengadaan barang dan jas. Hal tersebut menunjukan bahwa pengadaan barang atau jasa masih perlu upaya pembenahan.(Celia)