kegitan kunjungan di isi dengan diskusi sigkat mengeni penerapan sistem data yng telah berjalan sehingg Distrik dan kampung nendali di anggap berhasil. ( ft/Sonya)

Sentani ( KPN)- Hilda Eveline, Pimpinan Wilayah untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Menyampaikan SAID dapat berperan dalam meningkatkan pelayanan publik di Papua, sehingga semakin tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut di sampaikan pada rapat Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) pada 21-23 November 2018.yang berlangsung di GOR Apo .

“Kami sangat menghargai kolaborasi yang baik antara Pemerintah Papua, Program KOMPAK, dan segenap masyarakat yang terlibat,”kata Hilda Evelin.

SAID dilaksanakan melalui program KOMPAK-LANDASAN yang didukung oleh Pemerintah Australia untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum yang berkualitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. LANDASAN dilaksanakan di 205 desa, 181 sekolah dasar, 29 puskesmas, di 24 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sebagai salah satu upaya untuk mendukung visi pembangunan tersebut diperlukan adanya data penduduk desa yang termutakhirkan. Hal ini dapat didapatkan melalui Sistem Administrasi dan Informasi Kampung dan Distrik (SAIK/SAID).

SAID merupakan sistem basis data terpadu yang memuat informasi kependudukan dan data sosial ekonomi individu dalam satu kecamatan.

SAID memungkinkan pemerintah tingkat kecamatan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan data kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang akurat.

SAID juga dapat membantu Puskesmas dan Sekolah Dasar dalam menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

Sesuai dengan Kerangka Pembangunan Provinsi Papua 2019-2023 yang berada dalam Visi : Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Melanjutkan Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.