Pelepasan balon sebagai tanda launching pilkada bupati dan wakil bupati kab.Keerom Tahun 2020.( Dok/ KPU Keerom)

Keerom ( KPN) – Ketua KPU Kabupaten Keerom Cornelis Watkaat mengajak masyarakat keerom menjadi pemilih cerdas dan menjunjung tinggi demokraai dalam proses pemilihan Kepala Daerah di 2020 mendatang.

“Saya ajak masyarakat kabupaten keerom untuk jadi pemilih cerdas, memilih pemimpin yang mampu jawab jeritan hati rakyat,” katanya pada acara launcing Pilada di tandai dengan pelepasan balon dan penadatangan fakta intgritas, di kantor KPU Keerom, Senin, (25/11).

Kata Neles jika anda salah pilih, maka pihaknya tidak tau pembangunan 5 tahun kedepan, karena jika pilih kepala daerah yang bijaksana, maka tentu akan memilih kabinet yang bijaksana.

Ia juga meminta masyarakat dan pemerintah diminta mendukung tahapan demi tahapan, jangan jadikan pilkada sebagai sebagai agenda, tapi jadikan pilkada sebagai pesta rakyat, bahwa setiap kampung di gelorakan semangar untuk ambil bagian penuh pada pilkada.

“Contoh kalau masyarakat kita tidak punya KK maka tidak punya suara, maka dengan suara pemerintah dapat mensuport itu agar dapat mengurus E KTP, tolong pak wakil dorong itu masyarakat agar dapat berperan aktif, Demikian juga kadistrik dan kakampung soal E KTP, terkait verifikasi vaktual juga bisa didorong oleh RT dan RW,” paparnya.

Diluar sana, kata Neles, sudah ada tahapan yang sedang di lakukan DPRD, sesuai PKPU 15 semua tahapan dilaksanakan KPU, dprd hanya bertugas saat calon terpilih di lakukan berdasarkan hasil KPU.

“Sesuai PKPU 15 sebenarnya 25 nov KPU sudah umumkan syaraty calon perseorangan, tapi sebagaimana surat edaran itu di tunda dulu sampai Perubahan PKPU 15 di terbitkan,” kata Neles.

Sementara itu, Wakil Keerom Bupati Piter Gusbager mengatakan ada 7000 orang keerom yang belum punya KTP dan ini harus menjadi perhatian instansi terkait.

“Saya sudah perintahkan dukcapil, saya minta 500 blangko hadir, tapi sampai saat itu barang itu ada dimana. Masalah paling besar adalah banyak yang tidak bisa di layani karena persoalan KTP, dukcapil memang yang menetapkan SK nya? Dinas akan bilang pimpinan yang tidak dorong, dan sebaliknya,” katanya.

Untuk jika tidak punya TKP maka jangan sampai dilayani.

“Bagi saya Dukcapil ada benang khusus, karena undnagan KPU itu berbasis KTP, saya tegaskan jangan ada penggelbungan, Saya kasi ingat KPU jangan main – main, pilkada tidak terlepas dari penegakam hukum, KPU dan bawaslu berdiri di tengah, jangan dan pegang aturan. Jangan miring kiri dan kanan. Nanti pihak yang gantung garuda itu tanggung jawab kepada tuhan. Kalau tidak dana kami tahan,” tegasnya salam sabutan itu.

“Saya harus kasi tau, karena mendekati pemilu semua jadi seperti orang mabuk, dalam instansi lembaga, Saya setuju demgan KPU ini pesta, selama pilkada dan tahapan bawa dalam doa agar tuhan membawa pemimpin yang bawa ke keerom untuk perubahan,” paparnya,( Ella)