Lanjut ke konten

Badan Pertanahan Kota Jayapura dan Provinsi Papua diminta Tidak Lindungi Mafia Tanah di Papua


Jayapura (KPN)-Ombudsman RI Perwakilan Papua, beberapa waktu lalu melakukan Konsiliasi antara Pelapor Michel Ansanai (Kelompok 30) sebagai Pemilik tanah bersertifikat dan terlapor Kantor ATR BPN Kota Jayapura dan Kanwil ATR BPN Provinsi Papua untuk menindak lanjuti Laporan Persoalan sengketa lokasi Tanah di Koya barat, yang saat ini dibangun Rumah Sakit tipe C kota Jayapura.
Pelapor dan terlapor sama sama menghadiri undangam tersebut.

Namun saat rapat berlangsung, ada tindakan tidak taat hukum yang dilakukan pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura dan Kanwil ATR BPN Provinsi Papua, dengan melakukan aksi keluar ruangan saat dilakukan pencocokan data antara Tim 30 bersama pihak BPN terkait lokasi tanah tersebut.

“Setelah beberapa kali di lakukan mediasi Badan Pertanahan Kota maupun Provinsi belum bisa menunjukan Peta tanah tersebut,” ungkap Melani Krihio,SH,MH, Asisten muda Ombudsman Perwakilan Papua, kepada wartawan.

Kelompok 30 atau 30 orang tua pensiunan Pegawai Koperasi provinsi Papua yang sejak tahun 1992 diberikan tanda jasa berupa tiga hektar tanah dalam bentuk 30 sertifikat tanah oleh dinas Koperasi Provinsi Papua lengkap dengan surat- surat dari Pemerintah dan tanah ini berlokasi di Koya barat.

Tetapi seiring jalannya waktu, pada ditahun 2014 lalu, mendadak dilakukan pembangunan Rumah Sakit tipe C milik pemerintah Kota Jayapura diatas tanah yang sudah bersertifikat kepemilikan, atas nama 30 orang tua Asli Papua pegawai pensiunan Koperasi yang diberikan pemerintah untuk menghargai jasa-jasa mereka.



Pembangunan Rumah sakit tipe C milik Pemerintah Kota Jayapura ini sendiri, telah memiliki sertifikat tanah dimana pembelian tanah yang dilakukan Pemda Kota, pada Haji, Muhammad Yudin yang mengklaim sebagai pemilik dan di dukung oleh beberapa tokoh adat setempat, sedangkan Peta lokasinya tidak jelas di badan Pertanahan Kota maupun Provinsi Papua.

Saat diminta untuk melakukan pencocokan data Peta lokasi tanah tersebut oleh Ombudsman perwakilan Papua atas laporan yang disampaikan kelompok 30 yang terdiri dari Orang tua pensiunan PNS Koperasi provinsi Papua, Pihak Haji Mohamad Yudin beserta beberapa Tokoh adat setempat tidak hadir untuk memberikan keterangan dan seakan-akan menghindar dari undangan Konsiliasi Ombudsman Papua.

Dari Konsiliasi ini yang hadir hanya pihak terlapor Kakanwil ATR BPN Provinsi Papua, Kepala Kantor ATR BPN Kota Jayapura dan Kepala bagian hukum kota Jayapura, Kepala dinas Kesehatan kota Jayapura beserta Perwakilan kelompok 30, saat disandingkan data oleh Ombudsman perwakilan Papua antara 30 sertifikat tanah milik para pensiunan Koperasi sebagai pelapor ternyata lokasinya tepat, sesuai data pembanding milik peta lokasi wilayah transmigrasi di Koya kota Jayapura.

“Sedangkan data Lokasi tanah milik Rumah sakit tipe C yang dibeli dari Haji Mohamad Yudin, peta lokasi tanahnya tidak jelas. Beberapa kali Ombudsman memintai keterangan kepada Kakanwil ATR BPN Provinsi Papua dan Kepala Kantor ATR BPN Kota Jayapura alasannya tidak ada gambar ukur, sehingga mempersulit Tim untuk melakukan pengukuran lokasi, lalu dimintai peta tanah milik BPN yang dipakai untuk pembangunan Rumah sakit tipe C kota Jayapura hingga saat ini BPN tidak bisa membuktikan kepada Ombudsman Papua, Sebagai lembaga negara yang di perintahkan Negara melalui undang-undang nomor 37 tahun 2008 untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi, baik yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun Swasta atau Perseorangan,” ungkap Asis

Ombudsman merupakan lembaga Negara yang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 yang mana berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat termasuk BUMN, BUMD maupun Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik.(Cl)

%d blogger menyukai ini: