Jayapura,(KPN) — Sederet capaian kerja Kementerian Hukum dan HAM selama Tahun 2022, dipaparkan Kepala Kantor wilayah Papua, Anthonius Ayorbaba, Dalam. Refleksi Akhir Tahun yang berlangsung di aula Kanwil Kemenkumham Papua ,Jumat(30/12/2022)
Hadir dalam kegiatan refleksi tersebut yaitu Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi, Hendrik Pagiling, Kadiv Pemasyarakatan, Endang Lintang (Elang) Hardiman, Kadiv Imigrasi, Ian Fidianto Markos, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Mohamad Mufid, Pejabat Administrator, Para Kepala UPT Pemasyarakatan dan Keimigrasian baik yang hadir langsung maupun Virtual, Pejabat Pengawas, JFT, JFU di Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua

Refleksi Akhir Tahun 2022 digelar guna memberikan gambaran atas capaian dan prestasi kerja Kemenkumham selama Tahun 2022 dan menentukan Target Kinerja Tahun 2023.

Adapun, capaian-capain tersebut diantaranya  Kanwil Kemenkumham Papua  telah mengeluarkan lebih dari 1.000 sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Dikatannya semua pelayanan unit atau bagian Kanwil Kemenkumham Papua telah menjalankan kinerja dengan baik dan mencapai target pada Tahun 2022.
” Dari sisi fasilitatif administrasi  dan fungsi teknis pada divisi kemasyarakatan dan imigrasi serta pelayanan hukum dan ham berjalan baik,”kata dia.

“Kami menyampaikan terimakasih, dari unsur gangguan keamanan di lapas rutan se-Papua tidak terjadi hal-hal krusial yang berdampak pada terganggunya stabilitas di lapas,” lanjut dia.
Untuk itu, secara pribadi  menyampaikan terimakasih kepada pihak TNI dan POLRI yang selama ini membantu pihaknya.
Khususnya karena telah mengunjungi berbagai lapas untuk monitoring pengawasan.
Kemudian dari sisi regulasi, pihaknya mengklaim telah membantu banyak pemerintah daerah, termasuk 3 Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Misalnya saja dengan 69 Pergub yang menjadi persyaratan utama 3 provinsi baru ini bisa eksis berjalan, karena belum ada DPR dan MRP sehingga memang Pergub ini membuat roda pemerintahan berjalan di 3 DOB,” tandasnya.

Meski demikian, ia mengemukakan pihaknya masih menemui kendala dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH).
Dikarenakan, total anggota JDIH ada 60 orang tetapi hingga saat ini pihaknya belum mampu mengintegrasikan data terhadap beberapa DPRD.

“Padahal dengan program JDIH ini, sangat membantu pemda yang mau membuat suatu produk perda baru, akan sangat praktis karena dapat membuka dalam suatu aplikasi online,” katanya.
Anthonius juga mengemukakan pihaknya telah memberikan pelatihan paralegal bagi 6 angkatan sepanjang tahun 2022.yang terdiri dari unsur keagamaan, pemuda dan KNPI.

Kemudian, dalam tugas-tugas divisi keimigrasian, mengutarakan bahwasanya ada sejumlah capaian yang diperoleh.

Misalnya saja, dalam implementasi mobile paspor yang berjalan baik kemudian melakukan evaluasi pelaksanaan mobile paspor pada UPT.

“Sepanjang tahun 2022, telah ada penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI dengan rincian 7.621 paspor, 300 pas lintas batas, yang total keseluruhan berarti mencapai 7.921,” sebutnya dengan rinci.

Sementara itu, khusus untuk pembukaan perbatasan di Skouw, pihaknya sangat menyampaikan terimakasih karena dengan demikian, warga Papua Nugini dapat masuk melalui pintu resmi, termasuk juga di Sota Merauke.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih pula kepada rekan-rekan pers atau insan media yang selama ini telah bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Papua.

“Kaitannya dalam menyebarluaskan informasi soal capaian-capaian penting dari Kanwil Kemenkumham Papua sepanjang tahun 2022 kepada khalayak umum,”tutupnya.(Redaksi)

.